Belanja

HISTORIOGRAFI DALAM DENYUT SEJARAH BANGSA

Jika teks-teks yang memantulkan suasana renungan kesejarahan sempat kita perhatikan maka tampaklah bahwa kritik pertama tentang penulisan sejarah dari wilayah yang kini bernama Indonesia dilancarkan oleh seorang putra bangsa yang sedang belajar di negeri asing. Kritik ini dilancarkan oleh Muhammad Hatta (1902-1980), Ketua Perhimpunan Indonesia, pada 1928 ketika ia dihadapkan ke pengadilan Den Haag,  karena ia  dan  tiga orang  kawannya dituduh merencanakan “persekongkolan” anti-pemerintah kolonial. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesie Vrij (Indonesia Merdeka), Hatta tidak sekadar membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya dan kawan-kawannya tetapi juga memaparkan proses tumbuhnya cita-cita nasionalisme Indonesia. Ia menguraikan landasan historis perjuangan organisasinya dan membayangkan masa depan bangsa yang diperjuangkannya bersama-sama teman-temannya se-Tanah Air. Dalam konteks ini ia melancarkan kecaman terhadap corak pelajaran sejarah  yang diberikan di sekolah-sekolah pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Para pelajar di sekolah-sekolah pemerintah, kata ia, hanya disuruh dan dibujuk “untuk mencintai dan mengagumi pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa, seperti Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, Willem van Oranye dan banyak lagi.” Sebaliknya, kata Hatta selanjutnya,  sejarah Tanah Airnya  sendiri dilukiskan sebagai sejarah Hindia Belanda, yang bermula “dengan datangnya Tuan Houtman di Teluk Banten.” Anak-anak sekolah “diharuskan membeo guru-guru mereka dan menganggap pahlawan-pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar dan banyak lagi yang lain sebagai pemberontak, pengacau, bandit dan entah apa lagi. Pada hal mereka  adalah juga pahlawan-pahlawan seperti halnya  Willem van Oranye, Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi dan sebagainya. Kepada mereka kami semua  merasa berhutang budi.” Dua tahun kemudian (1930) dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat di pengadilan Bandung, Sukarno tidak melakukan protes sejarah, tetapi berkisah betapa ia membagi sejarah Indonesia atas tiga periode: “masa lalu yang gemilang”, “masa kini yang gelap gulita” dan “ masa depan yang penuh harapan”.

Esensi utama dari pidato pembelaan Hatta, sebagai seorang pemimpin pergerakan nasional, tidak terlupakan, tetapi protes dan keluhannya tentang pengajaran sejarah terlewatkan begitu saja bahkan juga ketika perkembangan historiografi Indonesia sedang dibicarakan. Sedangkan visi sejarah yang romantik dari Sukarno tentang sejarah  Indonesia biasanya diperlakukan  pancaran idealisme  kebangsaan. Karena itu bisalah  dipahami  jika kritik atas historiografi kolonial memakai buku lima jilid Geschiedenis van Nederlandsch Indie, yang diedit oleh Stapel sebagai awal wacana. Gara-gara sedemikian “kolonial”-nya visi kesejarahan buku yang diterbitkan ketika pergerakan nasionalisme Indonesia telah semakin matang ini sehingga van Leur, seorang ilmuwan muda, sempat terkaget-kaget juga. Mengapa tidak? Sedemikian tebalnya orientasi kolonialisme yang terpancar dari buku ini sehingga untuk mengisahkan pemakaman seorang mantan gubernur  jenderal saja buku ini menghabiskan kertas berpuluh-puluh halaman. Tetapi, sebaliknya, realitas dan dinamika kehidupan anak negeri, kata van Leur, hanya dilihat “dari dek kapal, lantai atas benteng dan gallery dari rumah niaga”. Jika begini halnya karya yang dianggap sebagai “buku standar” sejarah Hindia Belanda ini, maka apakah mungkin sejarah kepulauan Indonesia  terlepas dari jebakan Neerlando-sentrisme?

Jawab atas pertanyaan hipotetis ini tidak bisa didapatkan, karena  tidak lama setelah van Leur melancarkan kritik yang pedas itu Perang Dunia II, yang telah berkecamuk di Eropa, telah melebarkan sayapnya  ke Asia Timur.  Van Leur sendiri tewas dalam perang laut yang terjadi di Laut Jawa. Tidak lama kemudian “Hindia Belanda” pun  takluk pada kehebatan  militer dan semangat bushido balatentara Dai Nippon pada Maret 1942. Setelah hampir tiga setengah tahun mengalami penderitaan fisik dan ekonomi  di bawah kekuasaan militerisme Jepang, meskipun sempat juga ditempa oleh semangat dan sekadar keterampilan kemiliteran, maka akhirnya, sebagaimana dijanjikan Tokyo, “fajar kemerdekaan pun menyingsing” . Dalam suasana inilah sekitar enam puluh orang tokoh masyarakat dan  pemimpin pergerakan kebangsaan yang berada di pulau Jawa diundang oleh pemerintah militer Jepang untuk aktif dalam sidang-sidang Badan Pemeriksa Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Setelah   memperdebatkan landasan filosofis dan konstitusional dari negara-bangsa yang “dijanjikan Dai Nippon” itu, akhirnya BPUPKI dalam waktu yang cukup singkat berhasil juga merumuskan Pembukaan UUD (yang berisikan Pancasila) dan rancangan UUD. Maka begitulah ketika waktunya setelah datang, tetapi tanpa tanpa campur tangan sistem kekuasaan Jepang,  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun dikumandangkan. Tetapi sejak tanggal Proklamasi itu (17 Agustus 1945) Indonesia menginjakkan langkah ke dalan gelora revolusi nasional.

Setelah melalui pahit getir suasana revolusi dan perang Kemerdekaan  dan diancam pula pemberontakan oleh para pembangkang, antara lain ketika  apa yang disebut  sebagai ”Peristiwa Madiun” (1948), maka akhirnya karena intervensi PBB, Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag. Kesimpulan akhir terjadi pada 27 Desember 1949 ketika apa yang secara resmi disebut soevereiniteit overdraft 'penyerahan kedaulatan'—terjadi. Indonesia sejak itu telah diakui sebagai negara merdeka yang berdaulat.

Ketika suasana sosial-politik telah mulai agak tenang dan para ilmuwan pun mulai menyesuaikan diri dengan situasi baru, maka  perdebatan tentang penulisan sejarah bermula kembali. Willem Philippus Colhaas, ahli sejarah kolonial dan guru besar di Universitas Utrecht, tampil dengan tulisan sangat kritis pada van Leur. Sementara itu H.J. de Graaf, ahli sejarah Kesultanan Mataram, tetap terpukau dengan dinamika sejarah Jawa dan melupakan wilayah lain. Tetapi di waktu itu pulalah G.J. Resink, Guru Besar Fakultas Hukum Universitet Indonesia, seorang ahli hukum internasional dan sejarah kolonialisme—di samping seorang penyair (dalam bahasa Belanda)—mempersoalkan landasan akademis penulisan sejarah Indonesia. Lebih dari sekadar masalah metodologi dan pendekatan teoretis, ia mengingatkan dua hal yang penting. Pertama,  ia membantah dengan sangat keras pernyataan, yang bahkan sampai sekarang masih terlalu biasa dikatakan oleh para tokoh politik dan guru-guru sejarah, bahwa  “Indonesia  350 tahun berada di bawah penjajahan Belanda”. Bagi Resink pernyataan ini adalah sebuah mitos kesejarahan yang sangat menyesatkan. Kalau hukum internasional yang digunakan sebagai landasan dalam penentuan hak dan kedaulatan politik, kata dia, maka kekuasaan Belanda yang mencakup semua wilayah yang disebut “Hindia Belanda” itu hanya berlangsung sekitar 37 tahun saja. Dengan kata lain Belanda memerlukan waktu sekitar 300 tahun untuk bisa menguasai seluruh wilayah yang disebut "Nederlandsch Indie" itu. Tetapi,  kedua, di saat semangat penulisan sejarah yang bercorak Indo-sentris  sedang mengebu-gebu Resink mengingatkan, jangan sampai sikap ini tergelincir pada “regio-sentrisme”—ketika kajian kesejarahan malah dipusatkan pada daerah tertentu dan menjadikannya sebagai representasi dari Indonesia secara keseluruhan.

Dalam suasana perdebatan mengenai landasan pemahaman  sejarah Indonesia ini sedang mengegebu-gebu ini para penulis buku pelajaran sejarah Indonesia seakan-akan telah sepaham saja untuk menggunakan  landasan normatif yang nasionalistis dalam menguraikan peristiwa dan tokoh sejarah—“jelek” kata Belanda, “bagus” kata kita atau sebaliknya. Dalam suasana penulisan sejarah yang nasionalistis inilah pula Mohammad Yamin ( 1903-1962), yang sejak muda telah mendendangkan cinta Tanah Air (mula-mula Sumatra, kemudian Indonesia), memperkenalkan “lima periode sejarah Indonesia”—mulai  dari “zaman prasejarah” dan mencapai puncaknya dengan “Abad Proklamasi”. Seperti halnya dengan Bung Karno, bagi Yamin sejarah Tanah Air bukanlah sekadar rangkaian kisah yang memantulkan  kejayaan yang pernah dialami bangsa tetapi adalah pula petunjuk menuju masa depan yang penuh harapan.

Tetapi bukankah sejarah tidak bisa disamakan saja dengan visi romantik perjalanan historis kehidupan bangsa? Bukankah secara akademis penulisan sejarah adalah hasil rekonstruksi kritis tentang rangkaian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu? Bukankah pula hal-hal seperti ini hanya mungkin dilakukan berdasarkan bacaan kritis terhadap sumber-sumber sejarah yang otentik? Romantisme dalam visi kesejarahan adalah hal yang wajar saja tetapi apakah rekonstruksi yang dihasilkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis? Bagaimanakah fakta keterpisahan geografis dan bahkan perbedaan  pengalaman daerah-daerah yang kini telah membentuk suatu kesatuan negara-bangsa (nation-state) dan secara emosional telah pula dikatakan sebagai “Tanah Air”  bisa dikisahkan dalam suatu helaan napas sebagai “sejarah nasional”?

 

Sejarah nasional dalam peralihan rezim pemerintahan  

Dalam suasana menemukan kesesuaian antara rekonstruksi sejarah otentik dan visi nasional inilah Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 14-18 Desember 1957. Seminar sejarah yang pertama ini boleh dikatakan sebuah panorama dari keragaman visi kesejarahan nasionalistis yang tidak terlupakan. Berbagai pandangan tentang makna kebangsaan, beragam visi  kesejarahan dan bahkan kecenderungan ideologis disampaikan para peserta yang terdiri atas ilmuwan, cendekiawan, pendidik, bahkan juga politisi dari berbagai partai politik, di samping para guru dan dosen sejarah dan ahli arkeologi. Tetapi dalam keriuhan wacana yang penuh antusiasme ini sebuah fakta sederhana tidak bisa terlupakan—kesadaran akan pentingnya sejarah nasional dengan visi kesejarahan nasional yang jernih adalah suatu kemestian yang tidak bisa dianggap enteng.

Makna dari keragaman sikap ini bertambah berarti juga karena sejak awal 1950-an berbagai karya kesejarahan tentang Indonesia tulisan ilmuwan asing telah semakin banyak memasuki pasaran Indonesia—Kahin, van Niel, Wertheim, van Leur, Schrieke, Gongrijp dan lain-lain. Tulisan-tulisan mereka  bukan saja semakin membuka pintu pengetahuan tentang struktur dan dinamika masa lalu Indonesia, tetapi juga menggugah kesadaran akan keharusan sejarah Tanah Air  ditulis oleh anak bangsa sendiri. Kesadaran ini bertambah menaik karena dalam masa ini pula Indonesia  (khususnya Jakarta dan Yogyakarta) sempat menjadi tuan rumah bagi ceramah A. Toynbee, filsuf sejarah spekulatif yang sedang berada di puncak kemasyhuran, sedangkan sejarawan Belanda terkemuka, Jan Romein, sempat mengadakan seri ceramah di Jakarta dan Yogyakarta dan bahkan menulis refleksi intelektualnya tentang Indonesia,  In de ban van Prambanan.   Betapa pun perdebatan politik dan ideologis sedang menjadi-jadi dan kabinet pun sering pula tergelincir, namun dasawarsa 1950 boleh juga dikatakan sebagai masa ketika hasrat untuk menjadi bagian dari dinamika kemajuan dunia ilmu pengetahuan telah bemula pula.    

Jika kesimpulan akhir dari Seminar Sejarah Nasional dibaca kembali   mungkin akan terasa juga betapa sederhananya program yang akan dijalankan.  Sekarang tentu bisa juga dikatakan bahwa apa yang dirumuskan adalah hal yang sewajarnya saja. Sejarah nasional ialah hasil penelitian yang berdasarkan prinsip yang sederhana—Indonesia-sentristetapi memerlukan kecanggihan disiplin ilmu sejarah yang otentik. Prinsip ini bukanlah berarti sekadar pembalikan landasan nilai—dari yang bersifat kolonial menjadi nasional—dan tidaklah pula hanya berarti terlepas dari kungkungan visi  Neerlando-sentris. Karya kesejarahan  bukanlah pula sekadar mengelus-elus masa lalu yang konon gemilang tetapi adalah hasil usaha rekonstruksi ilmiah yang obyektif dan kreatif tentang rangkaian dari pergumulan anak bangsa untuk mengatasi nasib yang membelenggu dan gelora perjuangan untuk mencapai tatanan sosial-politik yang diidam-idamkan. Karena itu adalah suatu kemestian untuk mendapatkan pengenalan obyektif tentang corak dari struktur kemasyarakatan serta dinamika kehidupan anak bangsa, baik dalam kesendirian masing-masing unsur bangsa atau pun dalam hubungannya dengan unsur lain. Prinsip kesejarahan Indonesia-sentris bukanlah sebuah landasan teori, yang bergumul dengan masalah historical causality (sebab-akibat dalam sejarah) dan sebagainya, tetapi hasrat normatif untuk memahami corak dan bentuk dinamika kehidupan  bangsa dalam rentangan perjalanan waktu. Konsep Indonesia-sentris bukanlah sekadar berarti pembebasan dari visi Neerlando-sentris tetapi adalah sikap akademis yang  bertolak dari pilihan bahwa yang menjadi perhatian utama ialah dinamika perjalanan kesejarahan anak bangsa. Dengan kata lain pendekatan Indonesia-sentris adalah sikap akademis untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang berbagai peralihan struktural dan perubahan kultural yang mungkin terjadi dalam perjalanan waktu.    

Kini sudah sekian puluh tahun masa  berlalu sejak Seminar Sejarah Nasional ini diadakan. Berbagai corak dan ragam pengalaman  telah  dialami bangsa kita. Maka tolehan reflektif  ke belakang—ke berbagai peristiwa masa lalu yang telah ditinggalkan—kini telah pula bisa dilayangkan. Seketika tolehan ini telah dilakukan tampaklah betapa Seminar Sejarah Nasional yang pertama ini adalah pula kesempatan terakhir bagi para ilmuwan, cendekiawan dan politisi untuk bertukar pikiran tentang dinamika dan alur kehidupan bangsa secara terbuka. Tidak lama setelah seminar ini suasana  konflik politik dan ideologi telah semakin mewarnai kehidupan bangsa. Berbagai ragam keresahan sosial-politik daerah pun semakin meluas dan mendalam pula.

Segala corak kegelisahan dan bahkan perlawanan yang terjadi di beberapa daerah serta berbagai gejolak sosial politik yang seperti enggan saja untuk berhenti. Akhirnya semua ini disudahi saja dengan Dekrit  Presiden 05 Juli 1959. Dijadikan sebagai landasan hukum yang baru di saat Indonesia telah berada dalam naungan SOB—undang-undang negara dalam bahaya perang—berarti kemungkinan untuk menolak dekrit yang mengingkari UUDS 1950 ini telah pula tertutup. Begitulah dengan Dekrit Presiden ini maka Republik Indonesia pun kembali ke UUD 1945”. Dengan landasan konstitusional dan ideologis yang baru ini Republik Indonesia pun memasuki zaman sebagaimana yang dikatakan Bung Karno, dengan mengutip ucapan seorang ilmuwan asing, "a summary of many revolutions in one generation.  Diskusi dan eksplorasi intelektual secara terbuka pun mulai dihambat oleh dinding ideologis yang telah didirikan oleh sistem kekuasaan, yang didukung oleh semangat serba-revolusioner. Tetapi sebagai bangsa, kata Presiden, Indonesia  tetap melandaskan diri pada   konsep “kepribadian bangsa”.   

Ironis mungkin, tetapi di saat dominasi ideologis yang diterapkan negara telah mulai menghambat sifat keterbukaan dari kemerdekaan berpikir, maka di saat itu pula usaha pendalaman pengetahuan sejarah bangsa semakin berkembang juga. Meskipun secara resmi dan terbuka aspek-aspek tertentu dari sejarah bangsa banyak ditampilkan sebagai propaganda untuk memperkuat semangat konfrontatif yang revolusioner dalam situasi konflik ideologis dengan kekuatan yang disebut "Old Established Forces" (OLDEFO),  tetapi  di belakang segala corak yang serbaresmi itu latihan akademis serta usaha pemantapan landasan intelektual untuk mendapatkan le histoire realite berdasarkan keharusan etik dan disiplin keilmuan yang obyektif berlangsung juga. Ilmu dan teori sejarah serta filsafat sejarah yang beragam-ragam itu semakin banyak juga dipelajari. Dalam masa inilah pula satu-dua universitas mulai menghasilkan sarjana dalam ilmu sejarah.   

Pada 1966, ketika Sartono Kartodirdjo menyelesaikan disertasinya yang berjudul The Peasant’s Revolt of Banten in 1888 di Universitas Amsterdam, maka Indonesia pun mempunyai seorang pemegang gelar akademis tertinggi—doktor dalam ilmu sejarah. Ironis mungkin, tetapi bisa jugalah dikatakan bahwa di saat Republik  Indonesia mulai memasuki periode baru dalam sejarah kontemporernya, maka di waktu itu pula “episode baru” dalam perkembangan ilmu dan kajian sejarah bermula. Hanya saja penambahan jumlah ilmuwan memakan waktu yang lama juga. Barulah pada 1970 dua disertasi sejarah—satu sejarah ekonomi dan satu sejarah sosial-politik—tentang dua daerah yang berbeda di Sumatra dihasilkan. Keduanya adalah hasil universitas luar negeri. Tetapi sejak pertengahan 1970-an arus “kelahiran”para ahli sejarah telah semakin deras.

 

Kebebasan akademis di bawah  dominasi  negara

Setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945 maka rezim Demokrasi Terpimpin seperti dengan begitu saja membawa dirinya ke suasana keterpencilan internasional. Entah nasib, entah sudah direncanakan, ketika ini pulalah malapetaka sosial dan politik yang teramat tragis menerpa kehidupan bangsa dan negara. Gerakan 30 September (G-30-S) terjadi. Seketika gerakan yang telah membunuh enam jenderal dan seorang perwira menengah ini  menampilkan diri sebagai bagian dari usaha kudeta  maka  di waktu itu pula konflik internal bermula—di Jakarta kemudian bahkan hampir di seluruh penjuru Tanah Air.

Dalam suasana inilah  berbagai corak “aksi sepihak “ dan penghinaan ideologis yang pernah terjadi di masa kejayaan Demokrasi Terpimpin  bermain dengan teramat keras dalam struktur ingatan dari sebagian besar anak bangsa. Seketika dendam atas rasa keterhinaan mental dan rasa keterpencilan politik yang pernah dialami itu mendapat saluran maka pada waktu itu pula Indonesia terjerumus ke dalam kancah  krisis sosial dan tragedi kemanusiaan yang teramat parah. Entah berapa puluh—atau bahkan mungkin—ratusan ribu anak bangsa, yang dituduh sebagai pengikut komunisme, dengan begitu saja kehilangan nyawa dan kebebasan. Entah berapa pula banyaknya mereka yang dicurigai itu diperlakukan sebagai “pariah” dalam konstelasi kenegaraan dan bahkan juga dalam pergaulan sosial yang terbuka.  

Ketika akhirnya pada Maret 1968 Presiden Sukarno meletakkan jabatan sebagai kepala negara, maka Orde Baru, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, meninggalkan “revolusi” dan menjadikan “pembangunan nasional” sebagai semboyan dan program negara yang utama. Maka setapak demi setapak perubahan dari peta Indonesia pun terjadi—kota-kota baru dibangun, jembatan-jemabatan baru dibuat dan seterusnya. Sementara itu jumlah sekolah dan universitas pun semakin menaik pula. Tetapi dalam perjalanan waktu Orde Baru semakin lama semakin memperlihatkan dirinya sebagai penyambung yang otentik dari tradisi otoritarianisme yang sentralistis dari rezim yang telah digantikannya.  

Ironis mungkin tetapi ketika semangat dan gaya membangun masa depan yang diajarkan oleh Orde Baru itu sedang menaik maka di waktu itu pula Seminar Sejarah Nasional II diadakan di Yogyakarta pada Agustus 1970. Hanya saja kini para politisi dan opinion makers telah asyik di wilayah kegiatan mereka masing-masing. Seminar Sejarah Nasional II adalah pentas yang memberi kesempatan bagi para profesional dari dunia kajian sejarah untuk tampil. Praktis semua makalah yang dipersembahkan adalah hasil rekonstruksi atau interpretasi atas peristiwa yang terjadi dalam perjalanan waktu. Tetapi terlepas dari latihan keilmuan ini seminar nasional ini menghasilkan dua putusan penting, yaitu pembentukan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan penulisan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang terdiri atas enam jilid. Entah direncanakan, entah tidak, komposisi kepengurusan organisasi (MSI) dengan tim editor dari SNI tidak berbeda.  Sartono Kartodirdjo dipilih sebagai ketua MSI sekaligus Editor Umum SNI.  

Tetapi ketika periode perubahan kepengurusan MSI telah datang,  sebuah “tragedi” (ataukah lebih baik disebut saja “kemelut integritas keilmuan”?) terjadi pada SNI. Semua penulis jilid V (tentang zaman pergerakan kebangsaan) kecuali asisten kelompok, mencoret nama mereka, meskipun tulisan mereka tetap menjadi milik panitia dan diterbitkan juga, kecuali satu bab. Nama penulis bab ini malah telah lebih dulu dicoret oleh ketua proyek—sang penulis rupanya telah masuk “daftar hitam” rezim yang berkuasa. Tradisi “pengunduran”  ini berlanjut juga karena pada cetakan yang ketiga. Sartono Kartodirdjo, sang pencetus ide dan ketua dewan redaksi, menghapus namanya pula.

Terlepas dari segala kritik etis dan perdebatan akademis di sekitar buku yang dikatakan  “standar” ini, SNI mengalami ulang cetak dan revisi beberapa kali. Hanya saja jika direnungkan bukankah masa lalu, yang dikenang dan direkonstruksi sejarah itu, adalah pula pentas tempat terjadinya segala macam corak ironi? Maka bisalah dikatakan bahwa betapa pun kritik atas kecenderungan rezim Orde Baru untuk menguasai ingatan kolektif bangsa dan pengetahuan sejarah bisa terus juga dilayangkan, namun  zaman Orde Baru adalah pula masa ketika ilmu sejarah dan studi sejarah Tanah Air mulai tumbuh dan bahkan bisa berkembang dengan cukup baik. Ternyatalah rezim Orde Baru ini hanya ingin menguasai rekonstruksi dan corak interpretasi kesejarahan tentang beberapa peristiwa sejarah tertentu, tetapi praktis memberi kebebasan bagi pengisahan peristiwa lain. Tentu bisa dimaklumi juga jika kisah kesejarahan peristiwa G-30-S dan kelanjutannya berada mutlak dalam dominasi sistem kekuasaan.  

Tetapi bagaimanapun juga masa Orde Baru harus dicatat sebagai periode politik ketika berbagai macam  peristiwa sejarah yang pernah terjadi di hampir semua wilayah Tanah Air dan bahkan juga saat ketika riwayat tokoh pergerakan kebangsaan ditelaah, ditulis dan diterbitkan. Betapa pun mungkin dari sudut teori dan tingkat kejernihan akademis aktivitas penulisan ini kurang atau bahkan tidak memberi sumbangan yang berarti, tetapi program yang diperkenalkan ini berhasil juga merekam berbagai corak pengalaman kesejarahan yang terjadi di  berbagai  daerah di Tanah Air.

Kegiatan studi kesejarahan semakin meriah juga karena sejak 1970 boleh dikatakan secara teratur setiap empat tahun sekali Seminar— kemudian disebut Konferensi—Sejarah Nasional diadakan. Ketika  konferensi ini telah berakhir maka berarti sekian jilid buku yang berisikan makalah  tentang berbagai peristiwa kesejarahan di Tanah Air akan diterbitkan. Lebih daripada itu tidak pula jarang berbagai seminar nasional dan bahkan lokal diadakan untuk menjelajahi problem dan teori penulisan sejarah atau berusaha membuka vista baru dalam studi kesejarahan bangsa. Maka bisalah dipahami juga jika sejak istilah “seminar” telah diganti dengan "konferensi"  tradisi baru di kalangan sejarawan pun bermula. Setiap konferensi adalah pula saat ketika para sejarawan secara resmi memberi penghargaan kepada cendekiawan yang masih hidup yang telah memberi sumbangan dalam perluasan pengetahuan sejarah bangsa. Jenderal Nasution, Rosihan Anwar, G.J. Resink, Rusli Amran, Ali Hasjmy adalah beberapa tokoh yang telah mendapat penghargaan ini.

Jika rezim Demokrasi Terpimpin cenderung mencurigai kajian akademis tentang masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan karya para ilmuwan yang berasal dari  negara yang dianggap termasuk  "Old Established Forces", maka tidak demikian halnya dengan Orde Baru. Sejak awal kehadirannya Orde Baru memperlihatkan sikap yang relatif lebih terbuka kepada dunia luar, meskipun cenderung curiga pada negara-negara komunis, terutama RRT. Di masa inilah pula hasil studi tentang berbagai aspek dan peristiwa kesejarahan—entah yang bersifat politik, ekonomi, antropologis dan sebagainya—karya ilmuwan asing semakin banyak memasuki pasaran akademis Indonesia. Studi-studi ilmuwan asing ini bukan saja dapat menambah ilmu pengetahuan tetapi tidak jarang pula memberi inspirasi akademis, bahkan mungkin juga pengaruh akademis, pada  ilmuwan sosial dan sejarawan muda Indonesia. Umpamanya selama beberapa tahun (1970-1980) LIPI mengadakan kerja sama dengan KITLV, lembaga ilmiah dari Belanda, untuk  menerjemahkan dan menerbitkan artikel-artikel lama yang  bernuansa kesejarahan yang dinilai penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan di Tanah Air. Setiap terjemahan selalu didahului oleh pengantar akademis yang ditulis oleh ilmuwan Indonesia.

Begitulah ketika  kedewasaan  akademis dan intelektual telah semakin menampakkan diri maka di waktu itu pula rasa-hayat kesejarahan yang  bersuasana Indonesia-sentris semakin diperlakukan sebagai anjuran akademis untuk memperdalam pengetahuan tentang struktur kemasyakatan dan corak proses dan dinamika sejarah yang pernah dan mungkin masih   dialami masyarakat bangsa. Betapa pun kecintaan kepada Tanah Air tidak berkurang dan hasrat untuk mendapatkan hikmah dari pengalaman bangsa di kelampauan tetap besar pula, tampak pula betapa para sejarawan semakin menjadikan diri mereka sebagai bagian dari dunia ilmu pengetahuan yang merelatifkan makna akademis dari batas-batas politik dan geografis kenegaraan. Dalam situasi akademis yang semakin terbuka inilah disiplin-disiplin keilmuan lain, terutama sosiologi, antropologi dan ilmu politik dan bahkan ekonomi semakin jauh melakukan “penetrasi akademis” ke dalam alur analisis dan bahkan corak rekonstruksi peristiwa yang dilakukan disiplin sejarah. Maka bisalah dipahami juga kalau sejak masa ini studi sejarah tentang bangsa-bangsa lain mulai digalakkan.    

Sejak kembali ke Tanah Air, Sartono Kartodirdjo telah memperkenalkan pendekatan yang dinamakannya “multidimensional”. Dengan pendekatan ini studi sejarah tidak lagi terpaku hanya pada urutan kejadian saja, tetapi juga pada struktur sosial-kultural yang merupakan wadah dari rangkaian kejadian itu. Dengan pendekatan ini maka sebagian sejarawan telah mulai membiasakan diri untuk  mengikuti prinsip-prinsip dasar bahkan juga pergolakan landasan teori  yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial yang lain itu. Sosiologi, khususnya sosiologi perdesaan, umpamanya, memainkan peranan ketika dinamika kesejarahan masyarakat desa sedang diteliti.           Dengan pendekatan ini maka para calon sejarawan tidak lagi terbatas  berbagai corak aktivitas dan dinamika politik, tetapi telah meluaskan perhatian ke berbagai bidang kehidupan dan corak aktivitas kemasyarakatan yang lain.  Hanya saja seketika sosiologi atau ilmu sosial lainnya telah ikut bermain dalam usaha rekonstruksi sejarah dan dalam usaha memberikan keterangan (explanation) sejarah, maka ketika itu pula pancingan bagi terjadinya pergumulan teori tidak selamanya bisa terhindarkan.    

Dalam suasana akademis inilah jumlah sarjana dan pascasarjana  tamatan universitas dalam negeri bertambah banyak juga. Bahkan jumlah pemegang gelar M.A. dan Ph.D. hasil pendidikan luar negeri pun menaik pula. Meskipun perhatian dan studi tentang masa lalu wilayah Jawa masih dominan, tetapi makin lama makin tidak lagi menjadi pemegang monopoli perhatian. Bahkan boleh dikatakan jika perhatian para calon doktor sejarah  semakin lebih banyak tertuju pada masyarakat desa atau kota kecil.  Menjelang akhir abad ke-20 jumlah Dr. Atau Ph.D. sejarah sudah mencapai sekian puluh orang—lebih dari 50% dari mereka adalah hasil universitas Amerika Serikat, Australia, Belanda dan satu-dua dari  Jerman dan Prancis.[2] Sejak awal 1970-an bukan saja jumlah sejarawan yang memegang gelar  akademis tertinggi telah bertambah, hubungan akademis yang bersifat internasional pun mulai semakin intensif pula.  

Pada 1972 beberapa orang sejarawan menghadiri konferensi International Association of Historians of Asia (IAHA) di Manila. Ketika itulah Indonesia dipilih—bahkan diminta—secara aklamasi untuk menjadi tuan rumah konferensi IAHA berikutnya dan Sartono Kartodirdjo pun secara otomatis dipilih sebagai Presiden IAHA. Didukung oleh LIPI, maka  UGM pun tampil sebagai tuan rumah  konferensi reguler International Association of Historians of Asia (1975) ini. Konferensi internasional, yang dihadiri oleh para sejarawan dari Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Inggris di samping para sejarawan dari beberapa negara Asia ini, dibuka secara  resmi oleh Wakil Presiden RI Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan mantan Wakil Presiden  Mohamad Hatta tampil sebagai pembicara kunci. Dalam konferensi ini beberapa orang sejarawan muda Indonesia tampil menyajikan makalah mereka. Ternyata IAHA adalah pengalaman internasional pertama bagi sebagian besar  sejarawan muda. Sejak 1972 sampai sekarang  telah tiga kali Indonesia menjadi tuan rumah konferensi IAHA.

Hubungan studi kesejarahan yang bersifat internasional bertambah kuat juga ketika para ilmuwan Belanda dan Indonesia yang bertemu pada IAHA di Yogyakarta bersepakat untuk mengadakan konferensi bersama kesejarahan secara berkala dengan tuan rumah diatur secara bergantian. Tema utama konferensi bersama itu ditentukan secara bersama pula. Dalam konferensi ini batas-batas yang keras antara ilmu sejarah, yang telah semakin akrab dengan cabang-cabang ilmu sosial lain, dengan arkeologi dan filologi dikaburkan saja. Meskipun memakai sumber utama yang berbeda-beda—arkeologi mempelajari inskripsi kuna yang ternukil di batu-batu, sedangkan sumber utama sejarah adalah tulisan di atas kertas atau hasil wawancara—tetapi bukankah kedua cabang ilmu ini sama-sama mempelajari  dinamika dan peristiwa yang terjadi di masa lalu?     

Konferensi Sejarah Indonesia-Belanda yang pertama diadakan di Noordwijkerhout pada 1976. A. Teeuw, yang di Indonesia dikenal sebagai ahli sastra Indonesia/Melayu dan Jawa klasik, membuka konferensi ini secara resmi, sementara Henk Wesseling, ahli sejarah maritim Eropa, tampil sebagai pembicara kunci. Konferensi sejarah Belanda-Indonesia yang kedua diadakan di  Makassar (1978) dengan pembicara kunci Mohammad Roem. Sedangkan seminar ketiga diadakan di Leiden (1980) dengan pembicara kunci Taufik Abdullah, yang kebetulan sedang menjadi visiting fellow di NIAS (Netherlands Institute for Advance Studies in Social Sciences and Humanities) di Wassenaar. Konferensi kelima diadakan di Yogyakarta (1982). Tetapi setelah konferensi ini hubungan akademis Indonesia-Belanda menjadi renggang—gara-gara J. Pronk, seorang menteri dari kabinet Belanda, tidak henti-hentinya mengecam pendudukan Indonesia atas Timor Timur dan krisis bersenjata yang disebabkannya. Ketika hubungan akademis masih berjalan baik sekian mahasiswa sejarah Indonesia mendapat kesempatan belajar di Belanda. Sebagian dari mereka  berhasil mendapatkan gelar akademis tertinggi dalam ilmu sejarah.

Meskipun secara langsung tidak begitu banyak melibatkan para sejarawan muda tetapi Yogyakarta-New Delhi-Leiden-Cambridge  Comparative Studies on India and Indonesia yang mengadakan seminar secara bergantian di keempat kota ini menjadi perangsang juga dalam hubungan keilmuan internasional. Memang  secara resmi  Yogyakarta  hanya diwakili oleh dua orang ilmuwan (Sartono dan Taufik), tetapi setiap pertemuan selalu dihadiri ilmuwan-ilmuwan lain dari keempat negara. Akhirnya bolehlah dikatakan bahwa sejak keikutsertaan Indonesia dalam IAHA 1972 di Manila keterlibatan dalam berbagai corak pertemuan internasional telah semakin merupakan hal yang rutin bagi sebagian—andaikan masih belum bersifat umum—sejarawan Indonesia.

Sementara itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN), apalagi yang telah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), telah pula mengalami perubahan yang mendasar. Konsep studi Islam berarti juga pendalaman pengetahuan dalam ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Kecenderungan ini diperkuat oleh kerja sama antara Departemen Agama dan McGill University (Montréal, Kanada) dan Biro Studi Indonesia yang berpusat di Leiden. Maka begitulah, di samping beberapa universitas di Amerika Serikat dan McGill di Kanada, Leiden juga menghasilkan doktor dalam berbagai aspek dari sejarah Islam di Indonesia.   

Ketika waktunya telah sampai maka semuanya pun ternyata harus berakhir juga. Tiba-tiba saja krisis moneter hebat melanda Tanah Air tercinta ini. Seketika itu pula bukan saja ekonomi negara menghadapi krisis yang cukup serius, landasan ideologis kekuasaan Orde Baru pun mulai goyah. Krisis ekonomi dan politik tidak terelakkan. Akhirnya Presiden Soeharto, seperti halnya dengan Bung Karno, melakukan lengser keprabon, meletakkan jabatan, tanpa usaha perlawanan sedikit pun. Begitulah pada Mei 1998 Orde Baru mengakhiri kariernya. Indonesian memasuki zaman Reformasi—kehidupan politik yang demokratis pun kembali berjalan, tetapi tantangan baru harus pula kita hadapi.

 

“Reformasi”: sistem politik baru dan abad baru       

Sesuai dengan keharusan UUD 1945, yang mengatakan bahwa bilamana Presiden tidak lagi bisa berfungsi dalam masa kepresidenannya, maka Wakil Presiden berhak menggantikannya. Tetapi seketika sumpah jabatan sebagai Presiden baru diucapkan, maka B.J. Habibie dengan begitu saja  menghadapi berbagai macam tantangan. Sementara itu Suharto, sang mantan Presiden, yang telah dianggapnya sebagai paman tercinta, telah pula menjauhinya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan politik dan psikologis yang berat, Presiden Habibie tetap menjalankan tugasnya dan berusaha membawa Indonesia kembali ke suasana yang diharapkan UUD 1945. Dalam waktu kurang dari dua tahun Presiden Habibie berhasil menerbitkan sekian banyak undang-undang yang memperkenalkan kembali desentralisasi dan otonomi daerah, kemerdekaan berserikat, kemerdekaan pers dan sebagainya. Ia pun mempersilakan Timor Timur, wilayah bekas jajahan Portugis yang diduduki Indonesia, untuk menentukan pilihan: “merdeka” atau “otonomi khusus”. Habibie harus membayar mahal kesemuanya ini ketika ia memutuskan untuk mengadakan Pemilihan Umum, sebelum masa jabatannya, sebagai kelanjutan dari masa tugas Presiden Soeharto, secara resmi berakhir. MPR, hasil pemilu yang diadakannya, menolak pidato pertanggungjawabannya. Maka ia pun memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai Presiden. “Reformasi”, katanya adalah “accelerated  evolution”—dan ia dengan ikhlas menjalankannya. Ketika ia berhenti maka pada waktu itu pula peralihan kekuasaan mengikuti keharusan konstitusional. Di saat berbagai perubahan dalam UUD 1945  dilakukan oleh MPR, Habibie hanya memperhatikannya dengan penuh harapan. Selanjutnya biarlah ingatan dan pengetahuan masing-masing tentang dinamika politik kontemporer yang berbicara. Maka mestikah diherankan jika “kenangan" Habibie tentang peralihan kekuasaan ini yang diterbitkan dalam dua bahasa  Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (Decisive Moments: Indonesia’s Long Road to Democracy) dikatakan sebagai salah karya sejarah yang terpenting ketika peralihan kekuasaan terjadi?[3]

Kita telah memasuki abad ke-21, tetapi “Reformasi” harus bergumul dengan berbagai corak ujian. Kisah abadi sebuah negeri yang terbebas dari sistem otoriter pun tampil begitu saja. Mula-mula hanya terjadi di kalangan publik politik, tetapi tuntutan akan keharusan merevisi sejarah menyelinap ke wilayah pendidikan. Gugatan akan kebenaran sejarah terjadi terhadap kisah kesejarahan yang berada di bawah dominasi negara. Apakah yang terjadi sesungguhnya menjelang dan di saat  peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto? Berbagai demonstrasi menuntut “kebenaran sejarah” pun terjadi. Apakah “kebenaran” itu  mengharuskan pula perubahan dalam sistem seremoni kenegaraan? Masih haruskah upacara 1 Oktober—tanggal yang telah ditahbiskan sebagai “Hari Kesaktian Pancasila”—diadakan?

Sementara itu di kalangan publik berbagai corak hipotesis kesejarahan (ataukah teori?) bertaburan. Siapakah yang berada di belakang pembunuhan  para jenderal pada subuh 1 Oktober 1965 itu? Apakah benar peristiwa itu dikendalikan oleh PKI? Memang demikianlah faktanya, kata sejarawan resmi Orde Baru. Tetap, jika demikian, “mengapa begini” dan ”mengapa pula begitu”? Bukankah secara politik PKI sedang berada di atas angin?“, "Ah, kalau begitu jangan-jangan?” Tetapi apakah mungkin kebenaran sejarah (historical truth) yang otentik bisa didapatkan? Sekian banyak artikel dan buku, baik tulisan ilmuwan asing maupun sejarawan profesional atau amatiran dalam negeri, telah disampaikan ke wilayah publik, tetapi kontroversi masih enggan untuk berhenti.[4]

Maka klaim “pelurusan sejarah” pun diperkenalkan, seakan-akan dengan  klaim ini  “kata akhir”  dari sejarah yang otentik dan sahih  telah didapatkan. Dengan klaim ini maka dinyatakanlah bahwa  histoire-recite  yang diperkenalkan adalah wakil yang otentik dari histoire-realite. Hanya saja seketika hal itu telah disampaikan maka di waktu itu pula batas   “profesionalisme”, “kesombongan” dan “ambisi politik” bahkan “kenaifan” telah mengabur begitu saja. Bukankah sudah sejak masa awal pertumbuhannya ilmu sejarah—sebagai disiplin yang berusaha merekonstruksi peristiwa yang konon pernah terjadi—selalu berusaha memperbaiki dirinya atau  “meluruskan” apa yang sempat telah dianggap sebagai pantulan dari kebenaran? Bahkan siapa pun yang sempat belajar ilmu sejarah tahu juga bahwa apa yang disebut sebagai accepted history sekalipun hanya mungkin berlaku untuk jawab tentang “apa, bila, siapa, di mana” pada peristiwa yang pasti saja. Sedangkan jawaban tentang  “bagaimana” dan ”mengapa” adalah  wilayah "kepastian sejarah" yang  senantiasa harus memperbaiki dirinya.    

Sementara itu berbagai karya sejarah dari ilmuwan asing  yang cukup monumental semakin banyak juga memasuki pasaran perbukuan. Ada karya yang menulis kembali kisah sejarah tentang situasi kekuatan kolonialisme sedang menghadapi krisis internal sebelum semangat nasionalisme anak jajahan tampil sebagai penantang. Ada pula yang secara detail mengulas situasi di saat peralihan kekuasaan sedang terjadi. Di samping itu ada pula yang mengupas betapa keretakan yang pernah terjadi ketika proses ke arah  integrasi kehidupan bangsa sedang berlangsung. Tidak pula kurang menariknya ialah dinamika intelektual Islam di dunia Melayu dan di dalam kebudayaan Jawa.  Akhirnya siapakah yang bisa membantah bahwa biografi  adalah salah satu tema bacaan kesejarahan yang paling menarik?

Sudah bisa dibayangkan bahwa penyebaran buku-buku ini—dan tentu saja juga buku-buku penting lainnya—tidaklah terlalu meluas untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat sejarawan Indonesia. Meskipun demikian perkembangan studi sejarah—terutama di kalangan pengajar universitas—setapak-setapak berjalan dengan baik juga. Hanya saja jika penerbitan buku yang dipakai sebagai indikasi dari aktivitas kajian sejarah maka tampaklah  bahwa para ilmuwan bukanlah pemegang monopoli, bahkan jauh daripada itu. Jika saja popularitas yang dipakai sebagai ukuran maka mungkin Pramoedya Ananta Toer, sang novelis, akan tampil sebagai pemenang. Di samping novel sejarah yang menyebabkan ia pernah dicalonkan sebagai penerima Hadiah Nobel bidang sastra, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca (1980-1990), yang sambung bersambung, ia telah lebih dulu menulis biografi Kartini dan sejarah Hoakiau di Indonesia, sebuah buku yang membela kehadiran golongan non-pribumi ketika gejala anti-Cina telah semakin kelihatan.

Jika saja dunia penerbitan digunakan sebagai ukuran maka tampaklah bahwa kisah hidup seseorang boleh dikatakan sebagai topik kesejarahan  yang paling populer. Memoar atau kenangan hidup  boleh dianggap sebagai kategori pertama dalam wilayah penulisan tentang kisah kehidupan seseorang. Bisalah dipahami juga jika semakin penting peranan kemasyarakatan dan/atau politik yang pernah dimainkan oleh seseorang, maka semakin menarik pula memoar yang mereka tulis. Terlepas dari pandangan tentang peranan politik yang pernah dijalankannya, memoar Ali Sastroamidjojo adalah contoh biografi yang menarik. Ia berkisah secara  terbuka. Memoar yang ditulis Bung Hatta (1970, edisi baru 2011) memang sangat kaya dengan informasi tentang pengalaman politiknya sejak masa muda di Eropa sampai ketika ia memainkan peran terpenting dalam usaha penyelesaian konflik Indonesia-Belanda, tetapi memoar ini sangat enggan memuat pendapat sang penulis tentang orang lain. Sebaliknya otobiografi Bung Karno yang “as told to Cindy Adam” cukup royal memberi penilaian yang subyektif tentang tokoh-tokoh lain. Bung Karno memang mengisahkan kenangannya ketika ia sedang berada di puncak kekuasaan, meskipun buku ini terbit ketika krisis kewibawaan sedang dihadapinya.

Corak kedua ialah kumpulan kenangan dari para kenalan, sahabat, dan pengamat tentang tokoh yang dikisahkan. Sukarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, Sjafruddin Prawiranegara adalah beberapa tokoh yang dikenang dalam beberapa penerbitan. Corak ketiga ialah biografi—kisah hidup seseorang  secara lengkap yang ditulis oleh orang lain. Ketika terlibat dalam penulisan inilah keterampilan teknis kesejarahan dan biografi sang penulis/pengisah  menampilkan dirinya. Biografi Azwar Anas, Rooseno, Hamengkubuwono IX,  Awaloeddin Djamin, Jakob Oetama dan Alamsyah Ratu Perwiranegara adalah beberapa contoh dari biografi yang dikerjakan dengan cukup baik. Rak keempat, boleh dikatakan unik juga. Setelah memilih siapa yang dianggap 4 Serangkai Pendiri Republik (Sukarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka) majalah  Tempo menggabungkan biografi singkat dengan esai dari beberapa penulis tentang masing-masing tokoh.

Barangkali tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa  buku saku Manusia dalam Kemelut Sejarah—yang berisikan biografi singkat beberapa tokoh nasional yang waktu itu (masa 1970-an) boleh dikatakan agak kontroversial  (Sukarno, Tan Malaka, Sjahrir, Amir Sjarifudin dan lain-lain) adalah pencetus perhatian pada para pelaku sejarah yang telah meninggalkan bekas dalam jejak sejarah. Bisalah dipahami juga jika buku yang terbit pertama kali pada 1978 ini sempat diterbitkan beberapa kali dan bahkan diterjemahkan ke bahasa  asing. Sekian puluh tahun kemudian dengan gaya yang tidak terlalu berbeda tetapi jauh lebih komprehensif dan “teoretis”, Menerjang Badai Kekuasaan karya Daniel Dhakidae, secara ekstensif berkisah tentang liku-liku khidupan beberapa tokoh nasional yang unik  dalam perjalanan sejarah bangsa.

Setelah beberapa corak pengisahan  tentang “para pelaku” sejarah ini maka perhatian terbesar yang kedua ialah kisah pengalaman kontemporer bangsa yang memprihatinkan. Reformasi rupanya tidak saja membuka kembali pintu demokrasi tetapi juga melepaskan juga unsur-unsur konflik ke permukaan—seakan-akan dengan tiba-tiba Reformasi telah berubah menjadi “kotak Pandora” yang terbuka. Ketika Reformasi terjadi katup-katup konflik sosial, yang berhasil dikekang oleh sistem kekuasaan otoriter Orde Baru tiba-tiba  terbuka. Berbagai corak  konflik sosial yang teramat memprihatinkan terjadi di beberapa daerah. Ada konflik horizontal yang bernuansa agama, ada yang cenderung bersifat etnis dan bahkan ada yang menggabungkan keduanya. Maka tidaklah mengherankan jika konflik lokal ini tergelincir juga kepada konflik yang bersifat vertikal, ketika sistem kekuasaan terbawa dalam arus konflik. Sedangkan konflik yang bersifat separatisme terjadi di Aceh dan yang menggabungkan keduanya meletus di beberapa lokasi di Papua. Tetapi bagaimanakah dampak semua itu terhadap perkembangan historiografi? Berbagai jawab dan pemecahan diajukan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa studi konflik telah menjadi perhatian sejarawan dan bahkan tidak jarang mendorong kerja sama sejarawan dengan ahli sosiologi, antropologi  dan  ilmu politik.

Ketiga, jika saja daerah-daerah di Indonesia diberi peringkat  berdasarkan jumlah studi sejarah yang telah dihasilkan maka bisalah dikatakan bahwa Jawa dan  Bali kemudian dengan jarak agak jauh juga Aceh dan Minangkabau menduduki tempat tertinggi. Tetapi pada abad ke-21 kecenderungan ini telah mulai diguncang. Dengan kata lain wilayah lain—terutama  wilayah Indonesia timur—semakin banyak mendapat perhatian studi sejarah. Beberapa disertasi yang berkisah tentang masa penjajahan dan revolusi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diterbitkan. Adalah sesuatu yang menarik juga jika diingat bahwa para penulis—di samping ilmuwan asing—adalah sejarawan yang berasal dari daerah lain. Beberapa sejarawan Bali, umpamanya, menerbitkan buku, yang semula berupa disertasi doktoral, tentang dinamika sejarah wilayah yang dulu disebut “Kepulauan Sunda Kecil” (sekarang terdiri atas tiga provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur). Namun harus dicatat juga bahwa Bima adalah daerah wilayah bagian timur yang paling banyak menghasilkan karya yang bernuansa kesejarahan. Beberapa bo, historiografi tradisional, telah diterbitkan. Jika nama mereka yang berjasa harus disebut maka bagaimanapun juga Henri Chambert-Loir (ilmuwan Prancis) dan Siti Maryam R. Salahuddin (putri Sultan Bima yang terakhir) tidak bisa dilupakan. Meskipun masih belum banyak ditulis, Kalimantan telah semakin menarik perhatian, seperti Kerajaan Sintang, 1822-1942 karya Helius Sjamsuddin  yang menguraikan perlawanan antikolonialisme di salah satu wikayah di Kalimantan Barat. Tetapi bagaimanapun juga harus diakui  bahwa Sulawesi, terutama wilayah keturunan Sawerigading, Bugis-Makasar, masih merupakan wilayah timur Indonesia yang paling banyak mendapat perhatian para sejarawan—lokal ataupun asing. Awal abad ke-21 boleh dikatakan sebagai masa ketika sebagian besar wilayah Indonesia mulai terbebas dari “kegelapan sejarah”, betapa pun berbagai aspek kehidupan sosial-kultural masih belum terjamah. Salah satu karya sejarah yang menarik juga ialah kisah perlawanan  Nuku, raja Tidore (1780-1810) ,yang merupakan disertasi Muridan Widjojo (lulusan Universitas Leiden) yang telah diterbitkan Brill diterbitkan terjemahannya dengan judul Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810.  

Keempat, ketika A.B. Lapian akhirnya berhasil membulatkan tekad untuk menyelesaikan disertasinya (dengan nilai cum laude), yang berjudul  Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, maka halaman baru dalam historiografi Indonesia telah dibuka. Disertasi ini adalah pembuka pintu sejarah maritim. Meskipun disertasi ini barulah diterbitkan pada 2009 (cetakan kedua 2011) tetapi lewat kuliah dan artikel yang ditulis Lapian sejarah maritim mulai menarik perhatian para sejarawan muda. Setidaknya lima sejarawan Indonesia telah menulis sejarah maritim yang dipersembahkan di universitas di dalam dan di luar negeri. Laut Sulawesi, Lautan Hindia dan  Laut Jawa, apalagi Selat  Malaka, bukanlah “wilayah asing” dalam  dunia historiografi modern Indonesia.

Kelima,  harus diakui juga sejarah Islam di Indonesia—terutama aspek pemikiran dan aktivitas politik—dari masa awal kedatangan Islam, terutama abad modern, adalah wilayah kajian yang paling banyak mendapat perhatian ilmuwan muda. Salah satu faktor dari gejala ini ialah “penetrasi yang direncanakan”  dari ilmu-ilmu sosial dan filologi ke dalam IAIN, apalagi setelah IAIN menjadi UIN dan semakin banyak ilmuwan muda IAIN/UIN yang melanjutkan studi ke universitas-universitas di Barat. Jika dulu naskah-naskah Melayu lama dan Jawa hanya bisa "disantap" oleh  sarjana filologi tamatan Fakultas Sastra, maka sejak akhir 1990-an naskah-naskah lama telah menjadi “makanan” bagi sarjana IAIN/UIN. Maka  bisalah dimaklumi juga jika sebagaian dari penulis Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia (lima jilid, 2015) yang diterbitkan Dirjen Kebudayaan, berasal dari kalangan IAIN/UIN, meskipun penulis Sejarah Pemikiran Indonesia Modern (2014—editor Taufik Abdullah) hanya terdiri atas sejarawan dan filolog dari kalangan universitas saja.

Di samping sejarah sosial, yang telah mulai populer sejak Sartono Kartodirdjo memimpin Jurusan Sejarah UGM, sejarah  maritim, dengan pionir A.B Lapian serta sejarah politik yang tetap menarik perhatian, apalagi pada tahap daerah, sejarah pemikiran telah pula mulai menarik perhatian para sejarawan. Tetapi memang harus ditekankan juga bahwa meskipun studi sejarah pemikiran, yang relatif bersifat “independen” didorong oleh keinginan untuk memahami gejolak sosial dan politik, penerbitan yang relatif lengkap ialah sejarah pemikiran Islam yang diterbitkan sebagai Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (tujuh jilid, 2002) , dengan ketua dewan redaksi Taufik Abdullah.

Akhirnya—setelah tertahan  beberapa lama—Indonesia dalam Arus Sejarah (sembilan jilid), dengan editor utama Taufik Abdullah dan A.B. Lapian—akhirnya diluncurkan secara resmi pada 2012. Iniah buku sejarah Indonesia yang terlengkap—mulai dari zaman prasejarah sampai dengan berakhirnya Orde Baru dan ditutup dengan epilog yang mengisahkan cuplikan peristiwa yang masih belanjut. Meskipun buku yang mencakup wilayah seluruh Tanah Air dan meliputi uraian sejak zaman terbentuknya kepulauan Nusantara buku ini sama sekali terlepas dari beban politik dan bahkan sejauh mungkin terbebas pula dari segala corak sentrisme, tetapi pada waktunya perlu juga mengalami revisi. Bukan karena apa-apa, sejak buku ini terbit perkembangan historiografi Indonesia masih terus berlanjut.

 

 

Penutup

Bagaimanakah perkembangan ilmu sejarah di Tanah Air  tercinta ini selanjutnya? Jika mau berlagak jujur tentu bisa saja dikatakan “No body knows”, tetapi tanpa berlagak namun ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman akan keharusan yang tidak terhindarkan maka bisalah dikatakan bahwa ilmu sejarah dan pengetahuan kesejarahan di Indonesia ini akan terus  berkembang dengan baik. Betapa pun jurusan sejarah—di universitas manapun juga di negara yang diciptakan oleh kesadaran sejarah ini (jadi bukan “warisan nenek moyang” yang mitologis)—bukanlah jurusan yang “laku”, apalagi merupakan ”pilihan pertama” bagi para calon mahasiswa. Tetapi bukankah berbagai kejadian yang datang sambung bersambung membangkitkan juga rasa ingin tahu? ”Apakah yang terjadi pada waktu itu?" "Mengapa kejadian itu bisa  terjadi?” ”Siapa yang berada di belakang layar peristiwa ini?" Seketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini telah diajukan, maka apa pun mungkin disiplin ilmu yang akan dipakai untuk menjawabnya, jawaban kesejarahan tidak bisa terhindarkan.  

Seketika pertanyaan itu telah dirumuskan maka jawab sementara pun telah pula diperlukan. Betapa sulitnya mendapatkan jawaban jika saja jawaban sementara, yang mungkin hipotetis atau hanya dugaan belaka, belum diperkirakan. Sejarah adalah pemberi jawab pertama sebelum usaha untuk mendapatkan jawaban yang komperehsif dari pertanyaan yang ditanyakan bisa didapatkan. Maka janganlah heran jika salah satu dimensi kehidupan boleh juga dikatakan sebagai pantulan dari jawaban dari rentetan pertanyaan yang enggan untuk berhenti itu.

Wilayah perhatian pada berbagai peristiwa yang pernah terjadi di bumi Nusantara ini dan bahkan di dunia luar akan semakin banyak juga harus dijelajahi. Berbagai corak dan kecenderungan teori dalam usaha menguraikan "bagaimana" peristiwa atau rangkaian peristiwa terjadi dan menerangkan "mengapa" hal ini “bisa begitu” akan selalu digali?  Betapa pun halangan akan tetap menghadang, masa depan kajian sejarah akan semakin semarak. Hal ini semakin dimungkinkan karena jumlah sejarawan yang terlatih dan berkualitas secara akademis telah semakin banyak. Apalagi jumlah pertanyaan—bukan saja tentang apa yang baru saja terjadi, tetapi juga tentang hal-hal yang telah diketahui dan dikisahkan—yang ingin ditanyakan akan semakin bertambah banyak dan semakin kompleks.

 

    

 

* Taufik Abdullah adalah mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kini Ketua Komisi Bidang Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

            Tulisan ini pernah disampaikan dalam ceramah Historiografi Indonesia dalam Perspektif Sejarah di Teater Salihara, Selasa, 26 Januari 2016.

 

[1] Bagian pengantar makalah ini berdasarkan pada (1) Taufik Abdullah, ”Seminar Sejarah Nasional: “Kegagalan”  yang Bahkan Membuahkan Hasil”, makalah  dalam seminar Apresiasi Historiografi Indonesia: Ilmu Sejarah dan Tantangan Masa Depan, Yogyakarta, 05 Mei 2014. (2) Taufik Abdullah, “Seminar Sejarah Nasional I: Nostalgia, Kilas-balik, Refleksi” dalam Jurnal Sejarah, vol. 14, 1, 2009. Baca juga Taufik Abdullah, “The Study of History” dalam Koentjaraningrat, ed., The Social Sciences in Indonesia (Jakarta: Indonesian Institute of Sciences, 1975) dan Taufik Abdullah, Nasionalisme dan Sejarah (Bandung; Satya Historika, 2001), 212-248. Latar belakang sosial-politik tulisan ini diambil dari Taufik Abdullah, Indonesia: Toward Democracy (Singapore: ISEAS, 2009).

[2] Tentang situasi era 1980-an lihat Taufik Abdullah, “Pengalaman yang Berlalu, Tantangan yang Mendatang: Ilmu Sejarah di Tahun 1970-an dan 1980-an”, makalah Seminar Sejarah Nasional IV, dimuat kembali dalam Masyarakat dan Kebudayaan: Kumpulan Karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan (Jakarta: Djambatan, 1988), 244-267.

[3] Lihat pula kumpulan tulisan dari beberapa ilmuwan asing dan Indonesia dalam Dewi Fortuna Anwar & Bridget Welsch, ed., Democracy Take-Off?: The B.J. Habibie Period (Jakarta: Sinar Harapan, 2013).

[4] Lihat juga ,umpamanya Gerry van Klinken, “ The Battle for History after  Suharto” dalam Mary S. Zurbuchen, ed., Beginning to Remember: The Past in the Indonesian PresentI (Singapore & Seatlte: Singapore University Press & University of Seattle Press, 2005), 233-260.

Berbagi

- HISTORIOGRAFI DALAM DENYUT SEJARAH BANGSA